![]() |
| ilustrasi rezim yang otoriter |
Dalam sebuah miniatur yang kecil hiduplah sekelompok masyarakat dari berbagai latar belakang yang berada. MIniatur itu menggambarkan system kehidupan masyarakat yang di pimpin oleh sebuah rezim. Namun, rezim tersebut dinilai otoriter Karena kekuasaannya tersentral pada lembaga eksekutif. Fenomena kekuasaan yang tersentral dalam suatu rezim dapat memunculkan kecenderungan otoritarianisme. Dalam konteks politik kontemporer, nilai-nilai demokrasi sering menghadapi tantangan dari munculnya rezim yang berusaha mengontrol institusi-institusi demokratis (Sumitro & Yorman, 2024).
Kondisi ini menyebabkan kehidupan masyarakat dalam
miniatur itu sering diwarnai dengan berbagai persoalan seperti tugas pokok dan
fungsi kerja eksekutif yang tidak fungsional, merumuskan dan membuat hukum
hanya sepihak, mengambil kebijakan tanpa persetujuan serta tindakan represif
terhadap masyarakat tanpa alasan yang jelas. Dalam (Studi et al., n.d.)
menjelaskan bahwasannya Masyarakat sipil merupakan salah satu pilar penting
dalam menjaga keseimbangan antara negara dan warganya, terutama dalam konteks
demokrasi.
Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip dasar
pemerintahan rakyat H. Harris Soche dalam Daha, M. K. (2021) menjelaskan bahwa
demokrasi merupakan suatu bentuk pemerintahan rakyat, di mana kekuasaan
pemerintahan pada dasarnya melekat pada rakyat. Oleh karena itu, rakyat
memiliki hak untuk mempertahankan, mengatur, dan melindungi diri dari setiap
bentuk paksaan yang dilakukan oleh badan yang diberi wewenang untuk memerintah.
Jika dikorelasikan dengan fenomena dalam miniature ini sangat bertolak belakang
karena realitasnya tidak berjalan sesuai dengan konteks demokarasi sehingga
rezim dalam miniature ini gagal mengimplementasikan system demokrasi secara
substansial.
Dalam praktiknya, kekuasan menjadi power bagi
mereka untuk bebas memberikan hukum dan sanksi tanpa alasan yang jelas bahkan
masyarakat bisa dikeluarkan dari miniatur itu jika menganggap tidak sejalan
dengan rezimnya. Situasi tersebut memicu masyarakat melakukan Gerakan sosial
untuk menuntut hal ini, Namun, dengan kekuasaan yang sangat tersentral, pihak
eksekutif sering kali merespons tuntutan tersebut dengan ancaman atau tindakan
represif.
Dalam buku “memahami ilmu Politik” (surbhakti,
R. 2015; hlm.7–8) menjelaskan tentang Kekuasaan yang dimana mereka mempunyai power untuk
mengatur dan mempengaruhi pihak lain agar mengikuti kehendaknya. Nah hal ini
sangat terlihat dalam miniature kecil, rezim dalam miniature sangat terlihat
sekali bahwasannya dengan kekuasan yang mereka miliki mampu mengatur dan
mengendalikan kelompok social yang hidup dalam miniatur kecil itu. Dengan
demikian, relasi kekuasaan yang terbentuk tidak lagi mencerminkan prinsip
demokrasi, melainkan menunjukkan kecenderungan dominasi kekuasaan yang otoriter
terhadap masyarakat.
ditulis
oleh: Jerikson Pakage
Refrensi
Daha,
M. K. (2021). Supremasi hukum dan prinsip demokrasi di Indonesia
Surbakti,
R. (2015). Memahami
Ilmu Politik; hlm.7–8
Studi,
P., Pemerintahan, I., & Tenggara, U. S. (n.d.). MAHASISWA DAN AKADEMISI Volume 1 Nomor 4
Dinamika Masyarakat Sipil dalam Menghadapi Otoritarianisme Modern. 1,
1–8.
Sumitro,
& Yorman. (2024). Transformasi Kekuasaan: Analisis Perbandingan antara
Demokratisasi dan Kebangkitan Otoritarianisme dalam Konteks Politik
Kontemporer. SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, 3(4),
216–222. https://doi.org/10.55681/seikat.v3i4.1520
